UU OTSUS AFLIKASIHNYA HARUS PRO TERHADAP RAKYAT PAPUA

MAJALAH GENERASI DOGIYAI BERSUARAH.COM UU Nomor 32 tentang Sistem Pemerintahan daerah alirannya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang OTSUS hilang di antara pemerintah setempat. Bunyi dari pada UU OTSUS itu sudah jelas dan semua sudah tahu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah masing masing. 

 

Dengan maksud bahwa memprioritaskan anak daerah itu sendiri seiring dengan Kavability andpowerring oleh pemerintah itu. Saya jadi herang sekali ketika aflikasi UU OTSUS tidak pada sasarang dan target tijuh dan tidak pada menujuh kepuwasaan anak daerah. Saya secara pribadi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa orang asli papua punya Jabatan SEKDA di Jakarta, 

 

Guru SD di Jakarta, Pegawai Negeri di Jakarta, dan Wakil Bupati di Jakarta. Namun yang kadang di kaca mata saya yang selalu saya lihat lebih khusus di Papua apa yang saya masudkan di atas ini semua selalu di prioritaskan apa gunahnya" Tanyanya kepada Pemerintah Papua. 

Kabupaten bisa di mekarkan di Papua hanya karena ada rakyat Pribumi Papua bukan karena rakyat Melayu transmigrasi jawa di Papua. Anak daerah yang sesungguhnya menjadi tuan negerinya di atas tanah ini menjadikan sebuah sampah yang tak berlaku tak berlaku tidak berfungsi ini nyata tapi aneh sekali. 

Sejauh anak daerah masih bisa kerja kasih tugas dan tanggun jawab kepada mereka kenapa tidak..?

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah membagi daerah masing masing untuk menjalangkan sistem Pemerintahan pun juga masing -masing. Tidak ada gunanya kita merekrut orang lain di daerah kita sejauh kita juga masih bisa kerja dan berpikir. Stop prioritaskan Ohame utamakan anak Negeri daerah. 

By : Musa Boma 777