Fotografer oleh biro
humas ipmado Makassar
Pada saat diskusi bebas
dari kontrakan dogiyai
Kota stusy Makassar.
KABAR GENERASI DOGIYAI BERSUARAH.COM Pada
tangl 09/10/2018 Mahasiswa/I asal dari kabupaten Dogiyai kota study makassar
menggelar diskusi lepas tentang bagaiman cara untuk menolakan rumah makan yang ada di kilo 100
yang ada di Kabupaten Nabire antara Kabupaten Dogiyai. Diskusi lepas pada kali
ini kami adakan bertempat kontrakan Dogiyai selaku sekertariat ipmapandodei
kota study namun diskusi tersebut ini mulai pada jam 19:00 sampai selesai tepat
pada jam 20:25 WIT Makassar.
Mahasiswa/I
asal dari siriwo yang sedang kuliah di kota study Makassar mengatakan dengan tegas kepada
pemerintah kabupaten Dogiyai dan kabupaten dogiyai harus bertanggun jawab atas
membuka warung – warung yang ada di kilo seratus, nabire antara Dogiyai.
Kami
mahasiswa/I asal dari siriwo sangat rugi atas kami melihat realita yang sedang
terjadi di kilo 100 ini. Kami merasa rugi dalam hal hak kami dirampas klonial Indonesia,
baik itu sumber daya alam (SDA) dan oramg yang non asli siriwo yang memersekusi
terhadap orang asli siriwo maka kami agen perubahan siriwo kedepan mengatakan dengan
tegas, tolak.
Waktu
itu, seorang mahasiswa asal dari siriwo
yang sedang menenpu perkuliaan di kota study Makassar YETI YAKUBUS TAGI mengatakan
pada saat diskusi bebas dari kontrakan dogiyai selaku sekertariat ipmapandodei
kota study Makassar bahwa saya sebagai salah satu intelektual belasar dari
Siriwo sangat rugi karena orang non asli papua mereka membuka rumah makan sembaragan.
Segaligus
merampas segalah kosmos yang ada dalam daratan siriwo. Sebenarnya yang punya
segalah sumber daya alam (SDA) layak dibuka adalah rumah di kilo 100 itu orang
asli siriwo bukan non asli siriwo. Maka pemerintah kabupaten Nabire, Dogiyai,
dan Deiyai harus bertanggun jawab. Artinya kasih tutupkan segalah rumah makan
yang ada di kilo 100 itu.Tegasnya”.
Mahasiswa
menolak karena mereka sudah tau masalahnya, dan apa yang nanti akan terjadi
terhadap generasi penerus maka pemerintah setempat harus bertangun jawab,
jikalau pemerintah membutukan agen perubahan papua kedepan khusunya kedua
kabupaten.
Dan
pemerintah setempat jangan tutup mata realita yang sedang terjadi di kalangan masyarakat,
karena anda adalah salah satu utusan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu
kami dari mahasiswa/I Dogiyai kota study Makassar meningatkan kepada pemerintah
kabupaten Nabire dan pemerintah Kabupaten Dogiyai khususnya Bupati dan wakil
Bupati kedua kabupaten tersebut.
Pewarta
: Biro Humas Ipmado Makassar.
Editor : Admin



Kalau bisa teori diskusi yang dimuat dipublik disertai dengan praktek.
ReplyDelete